Waspada Pak Jokowi! Aksi Ini Bisa Jadi Bencana Besar

freeport Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas akan melarang kegiatan ekspor mineral mentah khususnya untuk bijih bauksit dan konsentrat tembaga pada Juni 2023. Sejatinya, keputusan Presiden Jokowi melarang itu lantaran mengacu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan mineral dan batu bara (Minerba).

Keinginan Presiden Jokowi melarang kegiatan ekspor bijih bauksit dan konsentrat tembaga ingin mengulang kesuksesan larangan ekspor nikel. Di mana, larangan ekspor ini bisa meningkatkan nilai tambah yang begitu signifikan dari komoditas nikel.

Namun, kelanjutan larangan ekspor bijih bauksit dan juga konsentrat tembaga pada Juni 2023 rupanya bakal berdampak serius dan menciptakan ‘malapetaka’ besar terhadap perekonomian.

Ambil contoh: larangan ekspor konsentrat ini akan berdampak pada terhentinya kegiatan pertambangan di dua tambang besar di Indonesia. Yakni tambang milik PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Kedua tambang itu mempekerjakan puluhan ribu masyarakat Indonesia. Sehingga, apabila kegiatan ekspor disetop, maka gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bisa terjadi. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2017 pemerintah juga pernah menyetop keran ekspor konsentrat tembaga Freeport, imbasnya 33.000 karyawan dirumahkan.

Plh Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), Djoko Widajatno menilai rencana pemerintah menyetop ekspor mineral mentah bakal berdampak cukup signifikan bagi perekonomian daerah. Misalnya seperti di Kabupaten Mimika yang selama ini 99% pendapatan asli daerah (PAD) nya bergantung dari Freeport Indonesia.

“Jadi di Mimika itu hidupnya karena PAD 99 persen diberi oleh PTFI kalau dia gak mampu ya tutup, terjadilah Kabupaten Mimika merdeka sendiri,” ujar Djoko kepada CNBC Indonesia, Rabu (5/4/2023).

Djoko pun optimistis pemerintah Indonesia bakal memberikan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga bagi PT Freeport Indonesia. Sekalipun progres pembangunan smelter hingga Juni 2023 belum selesai. “Pemerintah juga berpikir secara holistik kalau dia (PTFI) sudah tinggi capex-nya sudah ada keseriusan pasti diampuni,” katanya.

Pendapatan Negara Bisa Hilang Rp120 Triliun

Pada Senin (3/4/2023), pemerintah dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan juga Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengadakan rapat di Istana Negara, Senin (3/4/2023).

Rapat tersebut membahas mengenai sektor pertambangan yang salah satunya berkaitan dengan pembahasan mengenai ekspor yang dilarang pada Juni 2023 ini. Khususnya untuk ekspor konsentrat tembaga milik PT Freeport Indonesia (PTFI).

Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan bahwa izin ekspor dilihat berdasarkan progres pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahannya (smelter).¬†“Smelternya (Freeport) sekarang berdasarkan laporan per kuartal I-2023 itu sudah kurang lebih 60%. Sudah mengeluarkan dana hampir US$ 2 miliar, jadi progres cukup bagus,” terang Menteri Arifin di Istana Negara, Senin (3/4/2023).

Menteri Arifin sendiri menyadari bahwa saat ini pemerintah memegang 51% saham di Freeport Indonesia. Dengan begitu, apabila kegiatan ekspor dilarang maka akan ada potensial loss pendapatan yang berbentuk pajak oleh pemerintah.

Adapun potensi kehilangan pendapatan tersebut dengan asumsi harga tembaga sebesar US$ 4,5 per pon. “Cukup besar ya (potential loss), hitung saja kalau harganya US$ 4,5 per pon tembaga, itu revenue-nya setahun bisa US$ 8 miliar,” ungkapnya.

Untuk itu, menurutnya, pemerintah masih membahas terkait dampak untung rugi dari kebijakan ini, termasuk dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Nah ini kita akan bahas lebih lanjut,” ucapnya saat ditanya apakah kemungkinan akan ada relaksasi ekspor konsentrat tembaga untuk Freeport.

Sebelumnya, dukungan kepada Freeport juga sudah diungkapkan DPR RI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*